VrigoNET – Sepanjang tahun 2016 ini, ternyata Kementrian Komunikasi dan Informatika RI telah memblokir sebanyak 773.097 situs.

Dimana terdapat 10 kategori situs yang telah dirangkum oleh pihak Kemenkominfo yaitu pornografi, perjudian, penipuan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), radikalisme, SARA, narkoba, kekerasan, keamanan internet, dan anak.

Menurut data yang bersumber dari Kemenkominfo, situs pornografi adalah situs yang paling banyak diblokir selama satu tahun belakangan ini.

“Kategori pornografi yang paling banyak diblokir, jumlahnya (sekitar) 767 ribu,” ujar Plt Kepala Humas Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Noor Izza

Situs pornografi yang diblokir terdapat sekitar 767.888 situs, disusul oleh situs perjudian sebanyak 3.775 situs, situs penipuan (848 situs), HKI (174), radikalisme (87), SARA (51) dan sisanya adalah 4.047 situs (narkoba, kekerasan, keamanan internet, dan anak).

Selain itu bukan hanya media online saja yang berada dibawah pengawasan pemerintah, Kemenkominfo telah memantau 3 media sosial yang paling banyak penggunanya yaitu Facebook, YouTube, dan Twitter.

Dari gabungan 3 platform media sosial tersebut, akun media sosial yang diblokir oleh Kemenkominfo telah mencapai 300 akun terkait dengan isu SARA dan provokasi.

“Sepanjang Oktober sampai Pertengahan Desember 2016 ada situs SARA, provokasi, hate speech, berita bohong berkembang. Sementara yang menggunakan akun media sosial (asli) jumlahnya bisa mencapai 300an,” kata Noor Iza.

Walaupun begitu, banyak pula akun-akun robot yang juga diblokir oleh pemerintah, namun belum disebutkan berapa jumlahnya.

Menurut AKBP Roberto, Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyebutkan motif yang paling sering muncul adalah motif ekonomi (mengejar profit) dan politik.

“Oh ya kalau itu bicara motif. Ada yang motifnya politik, ada yang motifnya ekonomi (mengejar profit). Kalau motif ekonomi, dia bagaimana semakin sering dikunjungi halaman(-nya), masuk page mereka itu menambah keuntungan secara ekonomis bagi mereka,” jelas Roberto.

Kinerja pemerintah dalam memerangi media-media online yang tak bertanggung jawab memang adalah langkah yang tepat, namun yang harus kita jaga sekarang adalah menjamin kebebasan pers masyarakat dalam menyuarakan haknya.

Jika diteliti dari tahun 2015 sampai tahun 2016, jumlah situs yang diblokir telah mengalami peningkatan yaitu dari 766.394 situs menjadi 773.097 situs, telah naik sekitar 0,8% atau 6.703 situs.