VrigoNET – Setelah adanya isu kerjasama dalam berbagi privasi dan data pribadi pengguna Internet antara Pemerintah, Facebook, dan Google. Kini Pemerintah Inggris diam-diam berencana untuk mematai privasi dan data para warganya setiap waktu. Bahkan pemerintah dapat memungkinkan untuk memata-matai hingga 10.000 orang setiap saat.

Rincian ini telah dibuktikan oleh Open Rights Group’s setelah dokumen rahasia pemerintah berhasil dibocorkan. Anda bisa melihatnya dokumen disini

Presiden Partai Liberal Demokrat Sal Brinton mengatakan bahwa layanan keamanan seharusnya menjaga kenyamanan orang-orang, bukannya menjadikan masyarakat yang demokratis menjadi tidak memiliki tempat di ruang publik.

“Ini adalah serangan frontal penuh pada kebebasan sipil dan privasi orang. Layanan keamanan harus mampu menjaga orang-orang yang aman. Tetapi kekuasaan tersebut tidak proporsional dan tidak memiliki tempat dalam suatu masyarakat yang demokratis.” ujar Sal Brinton dikutip dari CBRonline.

Selain itu, isu lainnya mengungkapkan bahwa Pemerintah Inggris juga berencana untuk membuat perjanjian bersama operator seluler dan penyedia layanan internet (ISP) agar selalu menyediakan akses bagi pemerintah dalam mengolah data komunikasi dan informasi pelanggan secara real-time.

Kebijakan ini secara tidak langsung juga melanggar program enkripsi atau keamanan yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti WhatsApp dan bank-bank besar lainnya dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna dari kasus cybercrime.

Walaupun demikian, jauh dari pemberitaan publik nyatanya Pemerintah Inggris telah memaksa perusahaan-perusahaan teknologi untuk membangun backdoor (sistem akses), dengan tujuan agar badan intelejen dapat mengakses dan membaca setiap informasi dan komunikasi yang terkirim setiap harinya, seperti panggilan telepon, pesan, dan email.

privasindan data pribadi
Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd

Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd bahkan sempat mengkritik WhatsApp karena menggunakan enkripsi end-to-end yang berarti menyulitkan peran pemerintah dalam bertindak, Rudd beralasan bahwa aktivitas teroris seperti Khalid Masood sempat berkomunikasi menggunakan WhatsApp.

Open Rights Group’s executive director, Jim Killock mengatakan bahwa pemerintah bisa saja membatasi enkripsi end-to-end milih WhatsApp, namun pasti hal itu akan dilakukan secara rahasia.

Persyaratan lainnya yang dikeluarkan pemerintah Inggris adalah penghapusan “perlindungan elektronik”. Kebijakan ini banyak sekali ditentang oleh para pakar IT, sebab bisa membuat orang yang tidak bersalah lebih rentan terhadap penyerangan hacker.

Meskipun pemerintah bertindak melewati kekuasaan Parlemen pada November 2016 dan menghadapi koalisi oposisi yang kuat, tetapi ternyata kebijakan tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari kerajaan.

Walaupun begitu, kebijakan tersebut kembali ditentang oleh European Court of Justice (Pengadilan Tertinggi di Uni Eropa) pada bulan Februari 2017 atas rencana pemerintah yang ingin mengoleksi privasi dan data secara massal tanpa sepengetahuan pengguna.