VrigoNET – Tentu karena mulai maraknya berita hoax, membuat Indonesia sangat butuh sekali jurnalis yang berkompeten dan berprofesional dalam menulis dan menyampaikan informasi.

Oleh sebab itu Menkominfo RI, Rudiantara sangat berharap agar semua jurnalis Indonesia dapat tersertifikasi.

“Tantangan jurnalis ke depan semakin berat. Diharapkan semua jurnalis itu certified (tersertifikat) melalui uji kompetensi. Kita inginkan jurnalis profesional,” ungkap Rudiantara di Hotel Novotel, Jakarta dikutip dari situs Official Kemekominfo.

Apalagi tantangan berat bagi jurnalis adalah melawan berita-berita hoax yang seringkali menyebar isu fitnah dan membuat keresahan di kalangan masyarakat, terutama di sosial media.

Yang lebih lucunya lagi menurut Rudiantara adalah banyak jurnalis TV yang tidak profesional yang semena-mena mengambil secara sembarang berita-berita di media sosial yang belum tentu benar adanya.

“Ada jurnalis TV yang jadikan informasi di medsos sebagai bahan berita. Kemudian dari TV dilempar lagi ke medsos. Saya minta agar jurnalis bisa lebih baik dalam melihat apa yang bisa diangkat jadi berita,” tegasnya.

Selanjutnya Rudiantara menginginkan agar para jurnalis TV ikut ke dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) agar sekaligus dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait penyiaran di Indonesia.

“Tahun ini kita akan membahas revisi UU Penyiaran. Mari beri masukan klausul yang berkaitan dengan jurnalisme di TV, penyiaran dan radio. Ini yang harus disiapkan IJTI apa yang menjadi concern agar bisa dibawa ke DPR atau pemerintah,” terangnya.

Dilain pihak, Ketua IJTI Yadi Hendriana juga akan berusaha agar ia dan keluarga besar IJTI dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah kode etik jurnalis dan menyelesaikan masalah publik.

“IJTI melihat ada beberapa variabel utama yaitu jurnalis di Indonesia mempunyai problem dengan dirinya sendiri terkait etik dan profesi. Selain itu adanya problem publik yang tidak memahami tugas jurnalis,” ujarnya.

Dukungan Dari Dewan Pers

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kiri) dan Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara (kanan)

Selain dari pemerintah, Dewan Pers juga mendukung adanya uji kompetensi kepada para jurnalis Indonesia, karena pasti banyak diantara para jurnalis yang belum mengetahui secara jelas tentang kode etik dan etika di dunia jurnalistik.

“Februari kami lakukan uji kompetensi. Wartawan (jurnalis) wajib menunjukkan kompetensi wartawan,” kata Stanley nama sapaan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Bahkan para jurnalis freelancer sekalipun diwajibkan untuk mengikuti program uji kompetensi jurnalis.

Nantinya Dewan Pers tidak akan membedakan antara media besar maupun media kecil, karena yang membedakan adalah sistem kurikulum jurnalistik dan tingkat kebenaran berita yang disampaikan.

Menurut Stanley, walaupun ada media yang tergolong masih kecil namun sudah berbadan hukum dan memiliki kompetensi yang memadai, maka Dewan Pers bersama pemerintah akan terus mendorong media tersebut, apalagi terkait peminjaman dana.

“Media kecil harus didorong untuk tumbuh. Kalau berbadan hukum kantor pers mau besarkan usahanya, pinjam dana ya bisa. Hal itu kita dorong agar siapa pun yang ketemu pers itu yang berkompetensi,” sambung beliau.

Di akhir kata, Stanley mengatakan bahwa Dewan Pers akan selalu memegang teguh UU Pers dalam menyelesaikan segala bentuk problematika yang ada dunia jurnalistik.