VrigoNET – Seringnya situasi negeri memanas karena maraknya tersebar berita palsu membuat masalah ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah.

Sebelumnya Facebook dan Google sudah terlebih dahulu menangani problematika berita hoax ini karena seringnya menerima laporan dan komplain dari para pengguna aktif masing-masing platform tersebut.

Presiden Joko Widodo pun ikut turun tangan dalam menangani perkembangan masalah berita hoax ini, menurut beliau penegakan hukum dan evaluasi media-media online adalah langkah yang paling utama dari pemerintah untuk menangani masalah berita hoax ini.

Apalagi pada akhir bulan November 2016 lalu, pemerintah sudah memberlakukan Revisi UU ITE terbaru yang berisi larangan masyarakat untuk membuat dan membagikan informasi yang bersifat SARA, fitnah, dan tanpa bukti jelas yang telah mengakibatkan perpecahan.

Dengan adanya Revisi UU ITE tahun 2016, pemerintah berharap agar masyarakat dapat lebih menjaga sikap dan etika dalam berselancar di sosial media.

Kementrian Komunikasi dan Informatika RI bersama dengan Dewan Pers juga akan berunding mengenai media online yang telah menyesatkan dan tidak memiliki sifat jurnalistik yang benar di Januari 2017 mendatang.

“Nanti saya bicara dengan Dewan Pers. Yang paling tahu media online ini masuk kategori media dalam konteks UU Pers itu kan Dewan Pers,” ujar Rudiantara, Menkominfo RI dikutip dari situs Tirto.

Presiden Joko Widodo juga mengajak para netizen agar dapat lebih cerdas dalam bertindak di sosial media sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Mengingat akhir-akhir ini makin banyaknya informasi palsu yang terbukti telah mengadu domba antar individu dan antar kelompok.

Dengan berkembang pesatnya teknologi di era digital ini, Jokowi berharap masyarakat dapat lebih kreatif dan inovatif serta dapat lebih produktif dalam memakai sosial media.

“Media sosial harus dikembangkan ke arah yang produktif mendorong kreativitas dan inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita,” jelas Jokowi