VrigoNET – Terkait beredarnya isu-isu hangat tentang penyadapan dikalangan elit politik, Menkominfo Rudiantara langsung angkat bicara dan menegaskan tidak ada lembaga negara yang melakukan penyadapan secara sembarang apalagi tanpa mengikuti aturan.

“Saya sudah cek, tidak ada lembaga negara yang melakukan itu (penyadapan),” ucap Rudiantara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, dikutip dari situs Tekno Liputan6 (2/2/2017).

Bahkan menurutnya, walaupun untuk menyelesaikan kasus, penyadapan harus benar-benar dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan penyadapan hanya boleh dilakukan jika disetujui oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan sebagai barang bukti.

Lembaga negara yang diperbolehkan melakukan penyadapan secara bebas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelejen Negara (BIN), ditambah lagi oleh POLRI dan BAIS TNI.

Selain itu penyadapan diluar lembaga menurut Rudiantara diperbolehkan, asalkan mengacu pada UU dan atas persetujuan pengadilan terkait.

“Harus sesuai aturan. Penyadapan biasanya dilakukan terkait penyidikan untuk suatu kasus hukum, itu baru boleh,” tegas Rudiantara.

Jadi dalam penyadapan tentu bukanlah hal yang main-main, dan sudah masuk ke ranah privasi dan data seseorang. Bahkan dalam penyadapan, tentu ada Aturan dan Protokol Penyadapan.

Aturan dan Protokol Penyadapan

Penyadapan Harus Sesuai AturanAda beberapa aturan dan protokol dasar dalam melakukan penyadapan, yaitu

Yang pertama adalah para penyedia telekomunikasi hanya boleh memfasilitasi kegiatan penyadapan yang diminta dan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Yang kedua, penyelenggara harus mengirimkan surat permintaan tertulis yang isinya jelas tertera tentang pelaku yang ingin disadap dan ancaman hukum tersangka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Yang ketiga, personil penyelenggara yang melakukan penyadapan harus diawasi secara ketat oleh personil telekomunikasi yang telah ditunjuk sebelumnya.

Yang keempat, aparat penegak hukum yang diperbolehkan secara bebas adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelejen Negara, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan BAIS TNI, serta ada beberapa lembaga negara lainnya yang diberbolehkan sesuai kebutuhan.

Yang kelima, penyelengara wajib menjaga kerahasiaan data pelanggan. Selain itu, permintaan data rekaman juga dibatasi yaitu hanya selama 3 bulan terakhir.

Berdasarkan UU Telekomunikasi pasal 40 menyatakan, setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 56 menegaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Selain itu, dalam melakukan penyadapan juga harus memperhatikan perundang-undangan lainnya, seperti UU Hak Asasi, UU Privasi, dan sebagainya.

Menurut Pasal 28F UUD 1945, “Tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”.

Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, “Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyadapan bisa menjadi ilegal apabila melanggar hak kebebasan dan perlindungan sebagaimana UUD 1945 Pasal 28F dan 28G ayat (1).

Tetapi bisa menjadi legal apabila digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan sesuai UU yang berlaku. Seperti kasus Narkoba, Terorisme, dugaan Korupsi, dan kasus kejahatan lainnya.